ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI

Praktikum ke 3 (kelompok 9)

ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI

Universitas Pattimura

Falkultas Pertanian

Agribisnis

AMBON

2014

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 latar belakang

Penduduk adalah semua orang yang menempati hukum wilayah tertentu dan waktu tertentu. Pada dasarnya penduduk Indonesia khususnya di wilayah bagian timur memiliki berbagai permasalahan seperti yang akan kita bahas bersama dalam menganalis seperti tingkat penganguran, Gizi buruk , ketimpangan antara penduduk kota dan pedesaan dan berbagai dampak permasalahan yang telah terjadi di wilayah perkotaan. Adanya jumlah penduduk yang besar dan peningkatan angka kemiskinan yang cukup tinggi akan memicu adanya masalah kependudukan dari berbagai aspek baik dari kesehatan, pendidikan , sosial budaya ,ekonomi dan lain sebagainya.

I.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana masalah kependudukan di Indonesia saat ini ?

2. mengapa terjadi masalah kependudukan tersebut ?

3. factor- factor apa saja yang menyebabkan masalah kependudukan saat ni ?

I.3 Tujuan

1. menganalisis dan mengkaitkan masalah kependudukan di Indonesia khususnya di kawasan timur Indonesia (Maluku).

2. menganalisis penyebab masalah kependudukan tersebut.

ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI

no	inventarisir	Isu strategis	Situasi saat ini	Kebijakan yang telah ada	Strategi
1	Terus meningkatnya tingkat pengangguran dan kriminalitas di perkotaan	Banyaknya daerah tertinggal di kawasan timur Indonesia, khususnya daerah pedesaan.	Ketimpangan antara penduduk kota dan desa menyebabkan urbanisasi untuk mencari pekerjaan/pendapatan yang lebih baik. Menumpuknya penduduk pada sentra ekonomi karena adanya gap belum sinergisnya kebijakan pemerintah pusat dan pemda (prov & kab/kot). Tingkat penganguran yang tinggi. Persebaran penduduk yang tidak merata.	Program percepatan pembangunan daerah tertinggal Inpres No.01 tahun 2001 tentang prioritas pembangunan nasional Program KEN (koridor ekonomi nasional) dan konektivitas domestic untuk mendorong pemerataan infrastuktur PNPM dan KUR untuk mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja Infrastuktur untuk wilayah Indonesia timur . Peningkatan kapasitas kontol dan monev anggaran Peningkatan mutu pelayanan daerah	Peningkatan alokasi anggaran

ü  Inventarisis dampak

Ambon - Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Ambon, Rudy Wattilete mengaku, angka partisipasi angkatan kerja di Kota Ambon setiap tahunnya mengalami peningkatan, sehingga berdampak pada angka pengangguran, yang mulai mengalami penurunan di tahun 2010 bila dibandingkan dengan tahun 2009 kemarin.

"Berdasarkan data angkatan kerja menurut golongan umur dari tahun 2005-2009, angkatan kerja di Ibu Kota Provinsi Maluku ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan," jelas Wattilette kepada wartawan, di ruang kerjanya, Rabu (1/12).

Dijelaskan, pada tahun 2005, jumlah angkatan kerja berjumlah 86.189 orang, naik menjadi 92.472 orang di tahun 2006. Di tahun 2007 meningkat drastis menjadi 98.241 orang dan untuk tahun 2008 naik lagi menjadi 104.163 orang, sementara tahun 2009 jumlah angkatan kerja di Kota Ambon meningkat lagi menjadi 110.287 orang.

Guna menurunkan angka pengangguran di Kota Ambon, kata Wattilete, pihaknya terus melakukan berbagai program, di antaranya pelatihan untuk menciptakan lapangan usaha, seperti keterampilan dan pengolahan lahan pertanian. Perbandingan angka pengangguran di Kota Ambon sejak dua tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini menandakan kesempatan kerja di Kota Ambon yang merupakan ibukota Provinsi Maluku semakin membaik.

"Angka pengangguran di Kota Ambon tahun 2010 ini sebanyak 27.004 orang, sementara di tahun 2009 sebanyak 28.306 orang atau turun sebanyak 1.300 orang.
Diakuinya, turunnya angka pengangguran tersebut disebabkan karena semakin terbukanya lapangan kerja di Kota Ambon, baik di sektor swasta maupun instansi pemerintah," ungkapnya.

Dia menambahkan, jumlah pengangguran di Kota Ambon tahun 2010 berdasarkan jenis pendidikan, yakni tingkat pendidikan strata satu atau sarjana sebanyak 5.873 orang, Diploma I-III (D-I, D-II,D-III)

Kita dapat melihat sumber dari  meningkatnya penganguran berdampak hingga pada kriminalitas di kota ambon. Berkaitan dengan itu  banyaknya daerah tertinggal di kawasan timur Indonesia seperti papua juga merupakan salah satu daerah tertinggal khususnya di pegunungan pada desa-desa kecil yang terpencil sehingga ada ketimpangan antara penduduk kota dan desa menyebabkan urbanisasi untuk mencari pekerjaan/pendapatan yang lebih baik kita dapat melihat kondisi kita saat ini di Maluku bagaimana masyarakat dari pedesaan yang datang ke kota ambon untuk mencari pekerjaan namun karena peryaratan yang belum terpenuhi membuat masyarakat dari pedesaan menumpuk di daerah perkotaan dan menjadi penganguran karena belum mendapat pekerjaan.

ü  Isu strategis

Kemiskinan dan pengangguran merupakan isu yang sangat berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Keduanya berkaitan dengan minimnya atau bahkan ketiadaan pendapatan untuk menopang hidup sehari-hari. Dua isu itu, dengan demikian, acapkali terkait satu sama lain. Pengangguran merupakan salah satu penyulut bagi lahirnya dan merebaknya angka kemiskinan. Karena itu, penangguran merupakan rintangan terbesar bagi upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan.Sebaliknya, kemiskinan juga menjadi salah satu pendorong lahirnya pengangguran. Kemiskinan merupakan penghalang seseorang untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Ketiadaan pendidikan yang berkualitas merupakan sumber penting bagi pengangguran. Mengingat seseorang tidak memiliki kualitas SDM yang memadai, dia tidak bisa berkompetisi ketika harus bersaing di pasar kerja.

Berkaitan dengan meningkatnya tingkat pengangguran di perkotaan dapat menyebabkan marak teradinya kriminalitas seperti pencopetan ,mengapa hal tersebut dapat terjadi seperti yang telah kita lihat dari sumber bahwa tingginya tingkat pengangguran namun sangat beruntung karena adanya penurunan angka pengangguran di kota ambon.

ü  Situasi saat ini

Melihat berbagai penyebab urbanisasi, bagi setiap orang mungkin akan berbeda pemahaman, tergantung dari kacamata mana orang mencerna. Akan tetapi dari semua penyebab yang ada, baik faktor pendorong maupun penarik tentunya muaranya adalah satu yakni faktor ekonomi. Motif utama dari perilaku urbanisasi adalah untuk mempertahankan hidup baik dalam konteks ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Ketika lapangan pekerjaan di desa tidak tersedia, sementara tuntutan ekonomi keluarga harus dicukupi, maka merantau wajib hukumnya. Maraknya fenomena urbanisasi yang terjadi di Indonesia merupakan refleksi kegagalan pengembangan sektor ekonomi desa.

Menyikapi masalah urbanisasi yang terjadi, negara harus memperlakukan seluruh daerah dengan adil, tidak ada ketimpangan baik dari segi pembangunan, anggaran, pendapatan, dll. Dengan adanya kesamaan dalam kemajuan tingkat pembangunan, membuat setiap daerah mempunyai daya saing dan berlomba memajukan daerahnya.

Hal yang penting untuk dikaji adalah bagaimana memanfaatkan urbanisasi sebagai alat pembangunan nasional, tidak memandang urbanisasi dari sisi negatif saja khususnya di desa. Urbanisasi memiliki dua sisi. Urbanisasi dapat membawa marjinalisasi, kekerasan dan perumahan dibawah standar bagi kelompok miskin, namun pada saat yang sama memberikan kesempatan untuk berkembang dan lebih maju paling tidak dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk desa yang berurbanisasi ke kota. Banyak orang desa yang telah berhasil di kota, dan di antara mereka ada yang mengirimkan sebagian dari penghasilannya ke desa untuk inventasi maupun untuk membangun desanya sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa. Hal ini berarti urbanisasi dapat membawa dampak positif  bagi pembangunan desa, paling tidak dalam pemenuhan kebutuhan dasar di pedesaan.

ü  Kebijakan yang telah ada

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), adalah sebuah program uji coba inovatif yang dirintis oleh Pemerintah Indonesia pada bulan Agustus 2005 dan dirancang untuk mengatasi permasalahan pemerintahan dan kebijakan di 51 kabupaten termiskin di seluruh Indonesia. P2DTK didasarkan pada sejumlah proyek pengembangan masyarakat lain yang telah sukses, seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK/KDP), untuk menyelaraskan prosedur perencanaan secara bottom-up dengan pemerintah kabupaten yang baru saja diberdayakan.
Program ini beroperasi di 51 kabupaten dan 186 kecamatan di sepuluh provinsi: Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2010 TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, yang

meliputi program:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;

2. Pendidikan;

3. Kesehatan;

4. Penanggulangan kemiskinan;

5. Ketahanan pangan;

6. Infrastruktur

7. Iklim investasi dan iklim usaha;

8. Energi;

9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;

10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik;

11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi;

12. Prioritas lainnya di bidang politik, hukum dan keamanan;

13. Prioritas lainnya di bidang perekonomian;

14. Prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat.

ü  Strategi

Peningkatan anggaran infrastuktur untuk wilayah timur Indonesia

• terlatih membantu penduduk desa dalam proses perencanaan partisipatif, membantu mereka mengidentifikasi masalah dan menghasilkan solusi setempat.
• Masyarakat kemudian menyerahkan proposal ide mereka kepada tim peninjau teknis sebagai bahan pertimbangan baik sebagai proyek kabupaten maupun kecamatan.
• Tim yang relevan kemudian meninjau dan menyerahkan proposal tersebut ke Forum Prioritas Masyarakat, yang merupakan perwakilan seluruh desa di kabupaten/kecamatan, dan 6 orang dari tiap desa memiliki hak suara yang sama dalam memilih proyek untuk menerima hibah dengan rata-rata sebesar USD 50.000 per proyek, dan juga memilih anggota masyarakat untuk membentuk tim manajemen (TPK) yang akan mengawasi seluruh proyek.
• Berbagai proyek tersebut akan dikelompokkan berdasarkan sektor, dan dinas setempat akan bermitra dengan tim manajemen, atau mengadakan kontrak dengan pihak ketiga untuk implementasi proyek.

Maluku ditetapkan sebagai provinsi termiskin ketiga di Indonesia oleh Badan Pusat Statisitik (BPS) tahun 2010 lalu, menjadi sebuah fakta yang tak bisa disangkali. Apalagi, berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal (PDT), menyebutkan semua kabupaten/kota di Maluku merupakan daerah tertinggal, kecuali Kota Ambon. Kondisi memprihatinkan ini dipaparkan Sekretaris Kementerian PDT, Lucky Harry Korah saat berbicara di depan peserta Seminar Nasional Kepulauan bertajuk "Penguatan Percepatan Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Berbasis Kepulauan" di kampus Universitas Darussalam, Tulehu, Sabtu (29/1) lalu. Kementerian PDT menggunakan enam kriteria dasar, yakni perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, infrastruktur, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas dan karakteristik daerah untuk menentukan daerah tertinggal. Kementerian PDT telah menyiapkan program pemberdayaan masyarakat dan percepatan pembangunan infrastruktur hingga tahun 2014 untuk membebaskan 50 kabupaten dari status daerah tertinggal, termasuk di dalamnya kabupaten/kota di Maluku. Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso mengatakan, dengan kondisi banyaknya kabupaten yang masih tertinggal termasuk di Maluku, maka di tahun-tahun mendatang harus dialokasikan anggaran yang cukup untuk membangun daerah-daerah yang tertinggal tersebut. Alokasi anggaran tersebut harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dala rangka upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penetapan Maluku sebagai provinsi termiskin ketiga oleh pihak BPS beberapa waktu lalu, sempat mendapat reaksi keras dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. Pemprov Maluku keberatan dengan peringkat ketiga termiskin. Bukan hanya pemprov, para wakil rakyat di DPRD Maluku juga kebakaran jenggot. Pihak BPS pun dipanggil untuk menjelaskan mengapa Maluku berada di peringkat ketiga termiskin. Padahal, pemprov dan para wakil rakyat lupa, kalau BPS itu lembaga resmi negara, bukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang mungkin saja diragukan keakuratan kriteria-kriteria yang digunakan dan proses pengkajian yang dilakukan. Mungkin saja, pemprov dan para wakil rakyat hanya melihat di depan mata, lalu menjadikan Kota Ambon sebagai barometer untuk mengukur kemajuan pembangunan di Maluku. Tanpa melihat, bagaimana kondisi masyarakat di Seram Bagian Barat (SBB), masyarakat di Maluku Tenggara Barat (MTB), masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru, dan di masyarakat kabupaten/kota lainnya. Tersajikannya data dari Kementerian PDT, yang menyebutkan seluruh kabupaten/kota di Maluku tertinggal, diharapkan tak lagi menjadi materi untuk dipolemikkan. Yang mesti dipikirkan adalah bagaimana merancang program-program pembangunan yang bisa membebaskan Maluku dari ketertinggalan dan kemiskinan. Jangan hanya terfokus pada program pembangunan fisik semata, sementara program pemberdayaan terabaikan. Pemerataan dalam pembangunan juga perlu dipikirkan. Sebab, sering Kota Ambon menjadi fokus pembangunan, sementara kabupaten/kota lainnya diabaikan. Jika nantinya program pemberdayaan masyarakat dan percepatan pembangunan infrastruktur di Maluku dari Kementerian PDT berjalan, diharapkan hal ini bisa diamankan oleh seluruh petinggi maupun aparatur pemerintahan di daerah ini. Jangan sampai, ketika program berjalan, dan anggaran dicairkan, justru kantong-kantong pribadi juga ke bagian. No Inventaris dampak Isu strategis Situasi saat ini Kebijakan yang telah ada Strategi 2 Tingkat kelahiran yang tinggi Rendahnya komitmen pemda (kab/kota) terhadap program KKB di era otonomi daerah CPR rendah Unmet need yang tinggi Terbatasnya anggaran program KKB SDM KKB semakin berkurang Nomenklatur kelembagaan KKB yang sangat bervariasi Tidak ada hierarki structural antara BKKBN provinsi dan kabupaten/kota KB belum menjadi prioritas karena beberapa daerah masih memiliki wilayah yang luas Pandangan terhadap nilai anak. UU no 52 tahun 2010 PP 38 tahun 2007ntentang kewenangan pemerintah daerah PP 41 tahun 2007 tentang kelembagaan organisasi di kabupaten/kota. Perka No 078 tahun 2010 tentang penyediaan alkon gratis bagi seluruh PUS di 7 provinsi (Aceh,papua,papua barat,Maluku, NTT dan NTB ) DAK bidang KB (dana Alokasi Khusus) Advokasi Sosialisasi Peningkatan kompetensi petugas pelayanan KIE Penambahan tenaga lapangan PLKB

     Inventarisis dampak

Pengangguran Dan Kemiskinan Meningkat Di Kota Ambon

Ambon - Walikota Ambon, MJ Papilaja mengatakan, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat di Kota Ambon, dikarenakan dampak dari arus urbanisasi. "Urbanisasi juga berdampak pada tinggingya jumlah penduduk Kota Ambon yang saat ini telah mencapai 330 ribu jiwa," tandas Papilaja dalam sambutannya saat melantik pejabat eselon II, III dan IV dijajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon di Balai Kota, Jumat (5/2). Dikatakan, pengangguran di Kota Ambon lebih didominasi oleh pengangguran terdidik yang merupakan sarjana-sarjana yang berasal dari kabupaten/kota se-Maluku yang menuntut ilmu pada 11 perguruan tinggi yang ada di kota ini, namun setelah kuliah mereka enggan untuk kembali ke kampung halaman mereka dalam rangka mengaktualisasikan ilmu yang didapati pada perguruan tinggi. Sementara kepadatan penduduk bukan disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi, namun disebabkan oleh arus urbanisasi, dimana Kota Ambon dijadikan sebagain tujuan pendidikan dan aktivitas ekonomi. Untuk mengatasi penggangguran dan kemiskinan, kata Papilaja bukan hanya diberikan tanggung jawab kepada pemkot semata, namun dibutuhkan penanganan dari kabupaten lain di Maluku dengan menciptakan sentra-sentra ekonomi baru, karena manusia-manusia yang menggangur di Kota Ambon merupakan orang-orang berasal dari kabupaten lain di Maluku. "Banyak manusia-manusia yang menjadikan Ambon sebagai tujuan pendidikan, namun setelah selesai pendidikan mereka tetap tinggal di Ambon dan menjadi pengangguran terdidik yang sedemikian besar. Ini tidak bisa diserahkan kepada pemkot untuk menyelesaikannya, sebab ini bagian dari permasalahan dari kabupaten lain di Maluku," ujar Walikota. Dijelaskan, dampak dari kepadatan penduduk di mana penyebaran penduduk yang tidak merata, di mana Kecamatan Baguala dan Sirimau menjadi kawasan yang padat penduduk, sementara penyebaran penduduk di Kecamatan Teluk Ambon terlihat jarang. Tingginya jumlah penduduk Kota Ambon juga berdampak pada pada berubahnya fungsi kawasan, di mana kawasan konservasi air telah berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman.

     Isu strategis 

Jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan penduduk yangtinggi tiap tahunnya.

Masih rendahnya penguasaan teknologi oleh penduduk sehingga pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam kurang optimal.Oleh karena itu dalam upaya untuk menaikkan pendapatan perkapita, pemerintah melakukan usaha, antara lain:a.

Meningkatkan pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam yangada. 

Meningkatkan kemampuan bidang teknologi agar mampu mengolahsendiri sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia.

Memperkecil pertambahan penduduk diantaranya dengan penggalakan program KB dan peningkatan pendidikan.

Memperbanyak hasil produksi baik produksi pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan maupun fasilitas jasa(pelayanan)

Memperluas lapangan kerja agar jumlah pengangguran tiap tahunselalu berkurang.

     Situasi saat ini

AMBON Tribun-Maluku.Com- Provinsi Maluku memiliki luas wilayah 581.376 km, luas daratan  54,185 km atau 9,32% , luas lautan 527,171 km atau 90,68 % jumlah pulau 1.241 jumlah Kabupaten/Kota 11, jumlah Kecamatan 99, jumlah Desa/Kelurahan 1.053, jumlah PLKB/PKB 200 rasio PLKB/PKB banding Desa 5,26 jumlah penduduk 1.533.506, UKP 21 tahun.

Dalam RPJMN 2010-2014 bahwa sasaran strategi akhir 2014 secara nasional yang merupakan indikator untuk diraih adalah; CPR 65%, TFR 2,1 , Unmet Need 5%, LPP 1,1 sedangkan hasil capaian Maluku CPR 31,4 (SDKI 2007) naik menjadi 45,5 (SDKI 2012), TFR 3,9 (SDKI 2007) turun menjadi 3,2 (SDKI 2012), Unmet Need 22,4 (SDKI 2007) turun menjadi 14,5 (SDKI 2012) LPP 2,78 (SP 2010).

Meskipun nampak keberhasilannya namun masih jauh dari capaian rata-rata nasional yakni CPR 57,9 , TFR 2,6 Unmet Need 9,8 dan LPP 1,49.

Demikian sambutan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi  Maluku Drs. Djufry Assegaff pada acara Pelatihan Rencana Strategis dan Advokasi Terapan Bagi Pengelola Program KKB Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertempat di hotel the Natsepa Ambon Senin (8/9/2014).

Menurut Assegaff, berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi untuk mencapai sasaran tersebut yang paling dominan adalah faktor Geografis dan Iklim, dimana pada bulan April hingga Agustus adalah masa yang sangat kritis karena dipengaruhi oleh musim timur dengan ketinggian gelombang dapat mencapai 3-6 meter.

Faktor geografis dan iklim di Maluku mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap tingginya Unmet Need serta pemakaian alat kontrasepsi yang tidak merata terutama pada wilayah kepulauan, terpencil dan yang sulit dijangkau, sehingga mengakibatkan tingginya TFR, rendahnya CPR dan tingginya Unmet Need disamping faktor-faktor  penyebab lainnya, namun penyebab utamanya adalah letak geografis yang sulit dijangkau dan keadaan lautan yang pada musim-musim tertentu sulit untuk dilayari.

     Kebijakan yang telah ada

UU no 52 tahun 2010 UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA. Berkaitan dengan pada pasal 1 ayat 5 yaitu Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.

Disini pemerintah berharap adanya kualitas penduduk yang baik berkaitan dengan PP 38 tahun 2007 Lampiran PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

     Strategi

Ambon (ANTARA News) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), di Ambon, Kamis menggelar Sosialisasi Advokasi Hukum kepada karyawan Dinas Pekerjaan Umum (PU) provinsi Maluku, juga dari kabupaten/kota serta Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) di daerah ini.

Tujuan kegiatan itu untuk meningkatkan pemahaman hukum terkait pelaksanaan tugas, sekaligus mencegah dan melindungi para pejabat di lingkungan Ditjen Bina Marga dalam menghadapi masalah hukum, kata Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Djoko Murjanto, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Balai Jalan Nasional (BJN) Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara, Jefri Pattiasina.

No	Inventarisir dampak	Isu strategis	Situasi saat ini	Kebijakan yang telah ada	Strategi
3	Gizi buruk	Tingkat kemiskinan yang masih tinggi	Keluarga miskin memiliki anak yang banyak Akses pada lapangan kerja yang terbatas Pendidikan dan ketrampilan yang rendah Pendapatan dan daya beli yang masih rendah Anak BBLR tinggi	Inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan Program JAMKESMAS & JAMPERSAL Program JAMKESDA Alkon gratis bagi seluruh PUS Pembangunan infrastuktur	sinergi dan sinkronisasi kebijakan dan program pengangulangan kemiskinan antar K/L (25 K/L)

.

o   Inventarisir dampak

Ambon (Antara Maluku) - Wakil Wali Kota Ambon Sam Latuconsina menegaskan tidak ada kasus gizi buruk di desa Hutumuri.

"Tidak benar. Saya telah meninjau langsung dan hasilnya tidak ditemukan tujuh pasien gizi buruk seperti yang diberitakan media," katanya di Ambon, Rabu.

Dia menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat dan Camat Leitimur Selatan, dan tidak ditemukan pasien gizi buruk.

Data yang diperoleh, hanya ada dua anak yang menderita kurang gizi di desa Leahari akibat kurang perhatian orang tua dan sanitasi lingkungan yang kurang memadai.

Kasus tersebut, lanjutnya, terjadi sejak tahun 2012, yang mana dua orang kakak beradik sempat menjalani rawat inap di Puskesmas Hutumuri, dan sempat dirujuk ke RSUD Haulussy Ambon.

"Dinas Kesehatan (Dinkes) Ambon juga telah memberikan perawatan dan bantuan kepada keluarga, tetapi hingga saat ini kondisi kakak beradik tersebut belum mengalami perubahan kesehatan," katanya.

o   Isu strategi

Maluku Target Turunkan Angka Kemiskinan 15,4 Persen
Selasa, 2 April 2013 | 7:11

 [AMBON] Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menargetkan pada akhir tahun 2013, tingkat kemiskinan di provinsi kepulauan ini bisa diturunkan hingga menembus angka 15,4 persen, dari tahun sebelumnya 20,76 persen. 

“Keberhasilan pembangunan juga ditunjukkan oleh penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Maluku,” kata Gubernur Maluku di Ambon, Selasa (2/4).  

Lebih lanjut Karel menjelaskan, pada tahun 2008 tingkat pengangguran sebesar 10,67 persen telah menurun menjadi 7,51 persen pada tahun 2012.

“Bersamaan dengan itu, tingkat kemiskinan juga cenderung menunjukkan penurunan dari 29,66 persen pada tahun 2008 menjadi 20,76 persen pada tahun 2012. Saya tidak menampik bahwa angka pengangguran dan kemiskinan tersebut masih relatif cukup tinggi,” kata Karel.   

Masih banyak desa-desa yang terisolir dengan perumahan dan permukiman yang belum layak huni, terbatasnya infrastruktur kewilayah-wilayah produksi, jangkauan pelayanan kesehatan yang belum prima terutama pada wilayah-wilayah pedalaman, terbatasnya prasarana dan sarana sosial ekonomi serta masih terdapat ketimpangan antar wilayah di Provinsi Maluku.   

“Sebab itu, saya ingatkan semua stake holder baik di kabupaten/kota hingga provinsi agar tetap memelihara momentum percepatan pembangunan Maluku yang mulai diraih bersama dengan tujuan semata-mata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan bukanlah semata – mata milik salah satu golongan, strata atau wilayah tertentu, melainkan harus dilakukan secara inklusif dan berkeadilan sehingga peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh golongan ataupun lapisan masyarakat,” kata Karel.  

Karel menilai, pembangunan Provinsi ini hanya akan dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, jika dilakukan dalam konteks realitas geografis kepulauan yang dimiliki tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam kehidupan masyarakat Maluku, guna memacu pertumbuhan ekonomi (pro-growth), perluasan kesempatan kerja (pro-job), pengentasan kemiskinan (pro-poor) dan tetap memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan (pro-environtment).  

Situasi saat ini

Pada situasi saat ini kita melihat melonjakannya tingkat kelahiran namun tidak seimbangan dengan perekonomian. Marak terjadinya keluarga yang dikategorikan miskin atau tidak mempunyai pekerjaan dan memiliki banyak anak dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena akses lapangan pekerjaan yang sangat sempit dan juga SDM yang masih minim in merupakan salah satu factor memicu kemiskinan karena SDM rata-rata lulusan SD juga pendapatan dan daya beli yang masih rendah,bagaimana mau membeli barang-barang sedangkan untuk memenuhi kenutuhan sendiri saja tidak mampu dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hidup sehat sehingga banyak yang terjangkit virus/penyakit bahkan sampai pada Gizi buruk ini disebabkan karena ketidaktahuan mereka mengenai takaran gizi,juga karena perekonomian dan juga factor lainnya dan cara mengatasinya dengan member gizi yang baik mengkonsumsi makanan yang sehat (sehat 5 sempurna) maka kesehatan yang baikk akan terwujud.BBLR merupakan masalah kesehatan yang sering dialami pada sebahagian besar masyarakat yang ditandai dengan berat lahir yang kurang dari 2500 gram. Kejadian BBLR pada dasarnya berhubungan dengan kurangnya pemenuhan nutrisi pada masa kehamilan ibu dan hal ini berhubungan dengan banyak faktor dan lebih utama pada masalah perekonomian keluarga sehingga pemenuhan kebutuhan konsumsi makanan pun kurang. Namun kejadian BBLR juga dapat terjadi tidak hanya karena aspek perekonomian, dimana kejadian BBLR dapat saja terjadi pada mereka dengan status perekonomian yang cukup. Dan hal ini terkait adanya pengaruh dari berbagai faktor yang pada penelitian ini mencakup paritas, jarak kelahiran, kadar haemoglobin dan pemanfaatan pelayanan antenatal.

Kebijakan yang telah ada

Program Jampersal Gratis Meningkat

Ambon - Kepala Dinas Kota Ambon, Tressje Torry mengungkapkan perlayanan kesehatan melalui Program Layanan Jaminan Persalinan (Jampersal) secara gratis di Kota Ambon mulai meningkat.

“Peningkatan layanan Jampersal ini terlihat dari hampir 90 persen ibu melahirkan di Kota Ambon sejak tahun 2011 menggunakan layanan tenaga medis dibandingkan jasa dukun beranak,” ungkap Torry, kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (5/10).

Dijelaskan, program Jampersal merupakan bagian pelayanan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bagi ibu hamil yang yang akan melakukan proses persalinan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses ibu hamil guna mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) secara memadai guna menekan angka kematian.

Program ini juga telah mampu mengatasi kesenjangan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan dengan memberikan pelayanan persalinan secara gratis, termasuk pelayanan rujukan ke rumah sakit  jika ditemukan persalinan tidak normal.

MALUKUnews, Ambon: Pembangunan infrastruktur yang dilakukan terus mendukung kemajuan proses pembangunan di daerah ini. Dinas Pekerjaan Umum turut memajukan Provinsi Maluku agar setara dengan daerah lain,meskipun anggaran yang terbatas, namun ada komiitmen bersama yang dijalin baik di instansi Kab/Kota dan stakeholder terkait.

Sejumlah pembangunan infrastruktur yang sedang dan telah dibangun antara lain, pembangunan ruas jalan provinsi maupun kabupaten untuk mendukung Modal Trans Maluku, yakni pembangunan ruas jalan Nasional sepanjang 166.065 Km, ruas jalan provinsi sepanjang 1.297,04 Km, serta ruas jalan Kabupaten sepanjang 6.100, 46 Km, sehingga total seluruhnya yakni 8.705,6 km .

Demikian halnya dengan pembangunan jembatan nasional maupun provinsi sebanyak 147 buah yang dibiayai dari APBN dan APBD.

Strategi

Untuk strategis

No	Inventarisisr dampak	Isu strategis	Situasi saat ini	Kebijakan yang telah ada	Strategi
4	Dominannya peran laki-laki pada sector pertanian	Kesetaraan gender dalam program pembangunan	APS (angka partisipasi sekolah ) perempuan lebih kecil dari APS laki-laki Partisipasi laki-laki untuk ber-KB masih rendah Beban ganda perempuan (produksi dan Re-produksi) Anggapan nilai anak laki-laki lebih diutamakan	Inpres No.9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunana nasional dengan KPP & PA sebagai institusi penjuru Sosialisasi PUG secara terbatas	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan dan PUG Peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB

v Inventarisir dampak

Dominannya peran laki-laki pada sector pertanian karena telah kita ketahui bahwa laki-laki memiliki kekuatan/tenaga yang lebih banyak di bandingkan dengan perempuan namun tidak menutup kemungkinan perempuan juga dapat bercocok tanam berkaitan dengan kesetaraan gender dalam pembangunan perempuan mempunyai peran yang sama dengan laki-laki jadi perempuan berhak bekerja dalam sector pertanian karena kesetraan gender.pada situasi saat ini sudah menipis bahwa APS prempuan lebih kecil dibandingkan laki-laki,kita boleh melihat sekarang banyak wanita-wanita hebat yang berhasil dan menyelesaikan sekolah tinggi. Karena pada saat ini perempuan tidak hanya sebagai Ibu rumah tangga selain kodratnya tetati perempuan mempunyai peran yang sama dengan laki-laki yaitu bersekolah ,mempunyai pekerjaan dan bersekolah yang tinggi.untuk situasi saat ini memang laki-laki kurang mengunakan KB tetapi kebanyakan laki-laki hanya menggunakan salah satu alat kontrasepsi sederhana .

Rendahnya Partisipasi Pria Dalam Ber-KB

Partisipasi pria adalah tanggung jawab pria dalam keterlibatan dankesertaan ber KB dan Kesehatan Reproduksi, serta prilaku seksual yang sehatdan aman bagi dirinya, pasangannya dan keluarganya (BKKBN, 2000).Bentuk nyata dari partisipasi pria tersebut adalah: sebagai peserta KB,mendukung dan memutuskan bersama istri dalam penggunaan kontrasepsi,sebagai motivator KB merencanakan jumlah anak dalam keluarganya(BKKBN, 2003).Berdasarkan pengambilan data peserta aktif pada bulan januari tahun2010 menunjukan bahwa prevelensi KB di Indonesia adalah 75.8 % .Diantaranya akseptor wanita sebanyak (75.4%) dan akseptor pria sebanyak (1.6%)(BKKBN, 2011)

KESIMPULAN

Tingkat pengangguran di kota ambon telah menurun karena telah dibukanya kantor-kantor baru sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat juga mengurangi tingkat penganguran yang berdampak negatif

DAFTAR PUSTAKA

Yulaecha Padma Ichwanny Kategori: Artikel -Oktarina Albizzia, Dosen Prodi Sosiatri STPMD “APMD”

http://www.radiodms.com/informasi/maluku/1318-pertumbuhan-penduduk-kota-ambon-meningkat-.html

http://www.siwalimanews.com/show.php?mode=artikel&id=8337

See more posts from Ambon

https://groups.yahoo.com/neo/groups/ambon/conversations/messages/23127

http://burukab.go.id/web3/index.php?option=com_content&view=article&id=113:masalah-pokok&Itemid=523

http://www.antaranews.com/print/266441/ditjen-bina-marga-gelar-sosialisasi-advokasi-hukum

http://www.antaramaluku.com/print/19978/wawali-tidak-ada-gizi-buruk-di-ambon

http://sp.beritasatu.com/nasional/maluku-target-turunkan-angka-kemiskinan-154-persen/33164

http://blogjoeharno.blogspot.com/2008/05/berat-badan-lahir-rendah-bblr.html

http://www.siwalimanews.com/post/program_jampersal_gratis_meningkat#sthash.U8i4AZ7Q.dpuf

http://www.siwalimanews.com/post/program_jampersal_gratis_meningkat

http://www.malukunews.co/berita/seribu-pulau/kvv41zbzofl16lf

http://sopslanmarjkt.wordpress.com/

http://www.ambon.go.id/sekot-fppi-kota-ambon-dilantik-untuk-wujudkan-kesetaraan-gender/